CIKAL EDUCATION CENTER

Printer KX-P3626

2010-06-08T12:55:00.002+07:00

Bagi anda yang masih menggunakan printer dotmatrik Panasonic KX-P3626 dan kebingugan drivernya bisa di download di sini : http://www.ziddu.com/download/10191759/KX-P3626.rar.html

KUJUAL TANAHKU

2010-01-29T16:56:00.001+07:00

TANAH UKURAN 7 X 80 M TERLETAK DI DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN BALONGPANGGANG - GRESIK NOL JALAN DESA DAN 50 METER DARI JALAN RAYA KEDUNGSUMBER. KARENA KAMI BUTUH MAKA SAYA TAWARKAN DENGAN HARGA Rp. 100.000,- PER METER. HARGA TERSEBUT SUDAH HARGA UMUM BAHKAN DIBAWAH HARGA PASAR. UNTUK YANG BERMINAT LANGSUNG SAJA HUBUNGI 03171953092 ATAU DATANG KEALAMAT : DUSUN BANCI RT2 RW 1 DESA BALONGPANGGANG KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK.

TANPA PERANTARA

STATISTIK

2010-01-29T12:36:00.003+07:00

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Di sisi lain, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.
Pendidikan nonformal, sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan, diarahkan untuk memberika layanan pendidikan kepada masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan kelompok masyarakat lain yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Dengan demikian pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mewujudkan pendidikan sepanjang hayat. Pembinaan kecakapan hidup dan kursus, sebagai salah satu program pendidikan nonformal, bertujuan mengembangkan keterampilan, kecakapan, dan profesionalisme warga belajar untuk bekerja dan/atau beusaha secara mandiri. Selain itu, program ini diharapkan dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan agar memiliki daya saing internasional. Prinsip fondamental dari penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat penyelenggara pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, pencitraan kelembagaan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah pusat berperan memberikan fasilitasi dan pengendalian dalam penjaminan mutu.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan koordinasi, baik di tingkat pusat, daerah, penglola, dan penyelenggara. Untuk itu, pada tahun 2007, telah dilakukan pengumpulan data kursus. Publikasi ini merupakan hasil dari pendataan tersebut dan disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai lembaga kursus yang ada di Indonesia, khususnya data jumlah lembaga, peserta, lulusan, pendidik, dan prasarana.
Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup data lembaga, peserta, lulusan, pendidik, dan prasarana pendidikan dari seluruh lembaga kursus yang ada di Indonesia. Data yang disajikan adalah data nasional dengan rincian tingkat provinsi. Data lembaga dirinci menurut status perijinan, status kepemilikan, dan ujian yang diselenggarakan. Data peserta dirinci menurut jenjang pendidikan, kegiatan utama, dan jenis kelamin. Lulusan dirinci menurut jenis ujian dan jenis kelamin. Pendidik dirinci menurut kewarganegaraan, jenjang pendidikan, status kepegawaian, dan sertifikat profesi yang dimiliki. Data prasarana yang disajikan mencakup kepemilikan gedung dan ketersediaan ruang teori dan ruang praktek.

II. METODOLOGI
Populasi dalam pengumpulan data ini adalah seluruh lembaga kursus yang ada di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan ke seluruh sumber data, yaitu lembaga kursus, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, selanjutnya dirangkum oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Data yang dikumpulkan adalah data kegiatan di lembaga kursus selama 1 tahun terakhir. Artinya, jumlah peserta yang dilaporkan tidak hanya peserta yang pada saat pengumpulan data masih tercatat sebagai peserta, melainkan termasuk peserta pernah tercatat sebagai peserta dalam waktu 1 tahun terakhir. Demikian pula jumlah lulusannya. Bila dalam kurun waktu tersebut lembaga kursus melaksanakan 2 kali ujian, jumlah lulusan yang dilaporkan adalah jumlah lulusan dari 2 ujian tersebut.
Meskipun dirancang pengumpulan data dilakukan di seluruh Indonesia, dalam pelaksanaannya data dari Provinsi Maluku Utara tidak masuk sama sekali. Dengan demikian data yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup 32 provinsi saja.
Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan bekerjasama dengan Pusat Statistik Pendidikan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif.

III. HASIL
Di seluruh Indonesia terdapat 13.446 lembaga kursus yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh lembaga kursus tersebut memiliki 90.946 orang pendidik yang melayani 1.348.565 peserta. Dari lembaga kursus yang ada di Indonesia lebih dari setengahnya (59,50%) berada di Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.
A. LEMBAGA
Dari 13.446 lembaga kursus yang ada di Indonesia, 11.207 lembaga (83,35%) sudah memiliki ijin operasi. Sisanya, sebesar 10,20% lembaga sedang dalam proses mengurus ijin dan 6,45% lembaga belum memiliki ijin (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga kursus sudah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Lembaga yang belum memiliki ijin perlu dibina dan didorong untuk segera mengurus perijinannya. Status perijinan lembaga memberikan kepastian bagi peserta untuk mendapatkan layanan pendidikan dan sertifikat yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja.

Gambar 1. Lembaga Menurut Status Perijinan

Jumlah lembaga kursus keseluruhan sebanyak 13.446 dengan rincian sebanyak 9.209 (68,49%) berstatus perseorangan, 4.164 (30,97%) berstatus yayasan atau badan hukum lain dan 73 atau (0,54%) adalah dengan status kerjasama dengan lembaga asing. (Gambar 2)

Gambar 2. Lembaga Menurut Status

Dari jumlah kursus yang statusnya kerjasama dengan lembaga lain hanya terdapat di 8 (delapan) provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengan dan Jawa Timur.

B. PESERTA
Jumlah peserta kursus mencapai 1.348.565 orang yang terdiri dari peserta laki-laki sebanyak 598.277 atau (44,36%) dan perempuan sebanyak 750.288 atau (55,64%). Dari keseluruhan peserta kursus tersebut terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai S2 atau S3. Dilihat dari persentase peserta didik ternyata peserta dengan tingkat pndidikan SMA menempati urutan pertama yaitu sebesar 45,51%, kemudian diikuti tingkat pendidikan SMP sebesar 22,97%, SD 17,84%, S2/S3 sebanyak 10,11% dan terkecil adalah tingkat pendidikan S1 yaitu sebesar 5,42. Yang cukup menarik adalah bahwa jumlah peserta kursus dengan tingkat pendidikan S2/S3 ternyata hampir dua kali bila dibandingkan dengan S1. (Gambar 3)

Gambar 3. Peserta Kursus Menurut Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah peserta laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Akan tetapi apabila diperhatikan setiap provinsi maka ada dua provinsi yaitu provinsi Papua dan Papua Barat jumlah peserta kursus laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Peserta kursus dengan status masih sekolah menempati urutan pertama yaitu sebesar 70,88%, kemudian peserta dengan status bekerja (16,07%) dan diurutan terakhir adalah dengan status lain-lain (13,04%). Peserta kursus dengan ststus sekolah ini adalah berupa bimbingan belajar. Peserta kursus dengan tingkat pendidikan S1 dan S2/S3 ternyata didominasi oleh provinsi DKI Jakarta.

C. LULUSAN
Penyelenggaraan ujian kursus dapat dibedakan menjadi (4) empat macam yaitu ujian lokal/lembaga (79,50%0, ujian nasional (17,50%), ujian internasional (1,79%) dan ujian kompetensi atau profesi (1,21%). (Gambar 4). Dari keempat jenis ujian tersebut berhasil meluluskan sebanyak 798.845 atau (90,14%), ujian nasional 78.942 atau (8,91%) dan ujian internasional sebanyak 8.398 atau (0,95%). (Gambar 5).

Gambar 4. Kursus Menurut Ujian Yang Diselenggarakan

Sesuai dengan jumlah peserta kursus menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak dibanding laki-laki maka demikian pula pada jumlah lulusan yaitu 497.637 atau (56,15%) perempuan dan 388.548 atau (43,85%). Walaupun secara global jumlah lulusan lebih besar perempuan, akan tetapi bila dilihat secara rinci menurut jenis ujian maka untuk kursus dengan ujian internasional lulusan laki-laki lebih besar apabila dibandingkan dengan perempuan yaitu 5.140 atau (61,21%). (Gambar 5).

Gambar 5. Lulusan Menurut Jenis Ujian dan Jenis Kelamin

D. PENDIDIK
Data mengenai tenaga pendidikan mencakup kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, status kepegawaian, dan sertifikasi yang dimiliki. Dari 90.946 orang pendidik yang ada, 88.900 pendidik (97,8%) berwarga negara Indonesia (WNI). Sisanya, sebesar 2,2% pendidik berwarga negara asing (WNA) (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi sudah masuk ke industri pendidikan, khususnya kursus. Bila dirinci menurut jenis kelamin, ternyata proporsi pendidik perempuan (53,2%) lebih besar dibanding pendidik laki-laki (46,8%), yang terdiri dari 45,5% WNI dan 1,3% WNA. Proporsi pendidik WNA paling tinggi terdapat di Bengkulu, 12,9%. Di provinsi lainnya proporsi pendidik WNA kurang dari 5%, sedangkan 7 provinsi tidak memiliki pendidik WNA.

Gambar 6. Pendidik Menurut Kewarganegaraan

Dirinci menurut jenjang pendidikan, sebagian besar pendidik (57,0%) berpendidikan S1 (sarjana) dan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidik di lembaga kursus pada umumnya sudah baik. Jumlah pendidikmenurut tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 8. Bila dirinci menurut jenis kelamin, hampir di semua jenjang pendidikan, proporsi pendidik laki-laki lebih besar dibanding prosporsi pendidik perempuan, kecuali pendidik berpendidikan S2 dan S3. Proporsi pendidik laki-laki berpendidikan S2 (2,7%) lebih besar dibanding perempuan (1,3%), sedangkan proporsi pendidik berpendidikan S3 sama antara laki-laki dan perempuan, yatu 0,2%.

Gambar 7. Pendidik Menurut Tingkat Pendidikan

Bila dilihat perbandingan antar provinsi, ternyata di 19 provinsi lebih dari 57% pendidik berpendidikan S1 dan yang lebih tinggi, artinya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di 23 provinsi lebih dari 50% pendidik berpendidikan S1 dan yang lebih tinggi. Proporsi pendidik berpendidikan S1 dan yang lebih tinggi tertinggi sebesar 74,3% dan yang terendah sebesar 20,1%.
Bila dilihat jenis kelamin pendidik, tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, 46,8% pendidik yang berjenis kelamin laki-laki. Meskipun secara nasional lebih banyak pendidik laki-laki, namun di 8 provinsi pendidik laki-laki lebih banyak dibanding pendidik perempuan. Proporsi pendidik laki-laki tertinggi sebesar 60,4% dan yang terendah sebesar 35,7%.

Gambar 8. Pendidik Menurut Status Kepegawaian

Dirinci menurut status kepegawaian, lebih banyak pendidik yang berstatus pegawai tetap (55,7%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidik menetap sehingga ada jaminan proses belajar mengajar atau layanan kepada peserta tidak beresiko terhenti karena ketidakberadaan pendidik. Dilihat dari jenis kelamin, baik pendidik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, proporsi pendidik perempuan lebih besar dibanding proporsi laki-laki. Bila dibandingkan antarprovinsi, proporsi tertinggi pendidik berstatus pegawai tetap sebesar 85,9% dan proporsi terendah sebesar 30,9%. Terdapat 17 provinsi memiliki proporsi pendidik berstatus pegawai tetap lebih dari 55,7%, yang berarti lebih tinggi dari angka nasional. Sebaliknya, 11 provinsi memiliki proporsi pendidik berstatus pegawai tetap kurang dari 50%.

Gambar 9. Pendidik Menurut Sertifikat Profesi

Dilihat kepemilikan sertifikat profesi, sebagian besar pendidik memiliki sertifikasi tingkat nasional (83,7%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidik sudah baik sehingga diharapkan lulusannya diharapkan juga baik. Terdapat 4,1% pendidik yang memiliki sertifikasi internasional. Hal ini merupakan nilai tambah yang perlu terus dikembangkan agar lulusan lembaga kursus mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Sebaliknya, masih ada 12,2% pendidik yang belum memiliki sertifikasi. Pemerintah perlu mendorong lembaga kursus untuk meningkatkan kualitas pendidik dengan memberi motivasi kepada pendidik agar memiliki sertifikasi profesi.
Bila dibandingkan antarprovinsi, proporsi tertinggi pendidik bersertifikat profesi tingkat nasional sebesar 96,7% dan proporsi terendah sebesar 27,6%. Terdapat 15 provinsi memiliki proporsi pendidik bersertifikat profesi tingkat nasional lebih dari 83,7%, yang berarti lebih tinggi dari angka nasional. Sebaliknya, 3 provinsi memiliki proporsi pendidik bersertifikat profesi tingkat nasional kurang dari 50%. Proporsi tertinggi pendidik bersertifikat profesi tingkat internasional sebesar 19,1% dan proporsi terendah sebesar 0,0%. Terdapat 9 provinsi memiliki proporsi pendidik bersertifikat profesi tingkat internasional lebih dari 4,1%, yang berarti lebih tinggi dari angka nasional. Sebaliknya, 6 provinsi memiliki proporsi pendidik bersertifikat profesi tingkat internasional kurang dari 1%. Sebaliknya, proporsi tertinggi pendidik tidak bersertifikat profesi sebesar 72,0% dan proporsi terendah sebesar 2,6%. Terdapat 13 provinsi memiliki proporsi pendidik tidak bersertifikat profesi kurang dari 12,2%, yang berarti lebih rendah dari angka nasional. Sebaliknya, 8 provinsi memiliki proporsi pendidik tidak bersertifikat profesi lebih dari 20%.

E. PRASARANA
Data mengenai prasarana pada lembaga kursus mencakup kepemilikan gedung serta ketersediaan ruang teori dan ruang praktek. Dari seluruh lembaga kursus, 7.282 lembaga (54,2%) memiliki gedung sendiri, 5.271 lembaga (39,2%) masih menyewa gedung untuk kegiatan belajar mengajar, 394 lembaga (2,9%) menggunakan gedung bebas sewa (pinjam), dan 498 lembaga (3,7%) memiliki menggunakan gedung dengan status lainnya (Gambar 10). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separo lembaga kursus sudah memiliki gedung sendiri untuk mendukung proses belajar mengajar. Persentase lembaga yang memiliki gedung sendiri bervariasi antarprovinsi. Empat provinsi memiliki lebih dari 60% lembaga yang memiliki gedung sendiri, 11 provinsi memiliki 50%-60% lembaga yang memiliki gedung sendiri, 14 provinsi memiliki 40%-50% lembaga yang memiliki gedung sendiri, dan 1 provinsi dengan kurang dari 40% lembaga memiliki gedung sendiri, tepatnya hanya 25,2%.

Gambar 10. Lembaga Menurut Kepemilikan Gedung

Dari 13.446 lembaga kursus yang ada di Indonesia, 12.646 lembaga (94,1%) memiliki ruang teori dan 11.229 lembaga (83,5%) memiliki ruang praktek (Gambar 11). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga kursus sudah melengkapi diri dengan ruang yang memadai bagi pesertanya. Persentase lembaga yang sudah memiliki ruang teori masing-masing provinsi juga cukup tinggi. Enambelas provinsi memiliki lebih dari 95% lembaga yang memiliki ruang teori, 13 provinsi memiliki 90%-95% lembaga yang memiliki ruang teori, dan 3 provinsi dengan yang kurang dari 90% lembaga memiliki ruang teori.

Gambar 11. Lembaga Menurut Ketersediaan Ruang

Delapan provinsi memiliki lebih dari 90% lembaga yang memiliki ruang praktek, 15 provinsi memiliki 80%-90% lembaga yang memiliki ruang praktek, 8 provinsi memiliki 70%-80% lembaga yang memiliki ruang praktek, dan 1 provinsi dengan yang kurang dari 70% lembaga memiliki ruang praktek.

F. INDIKATOR

Data mengenai indikator pada lembaga kursus mencakup Rasio Peserta/Lembaga (Rasio P/L), Rasio Peserta/Pendidik (Rasio P/Pd), Rasio Pendidik/Lembaga (Rasio Pd/L), dan Persentase Lulusan (% Lulusan). Secara nasional data Rasio P/L yaitu 100, untuk Rasio P/Pd yaitu 15, untuk Rasio Pd/L yaitu 7, dan untuk % Lulusan yaitu 65,71%.
Dirinci menurut indikator Rasio P/L dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok diatas diatas angka nasional dan Kelompok dibawah angka nasional. untuk kelompok diatas angka nasional terdapat 13 provinsi yaitu Provinsi Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI jakarta dan D I Yogyakarta, itu berarti di provinsi tersebut rasio P/L menunjukan besar. sedangkan 20 provinsi lainnya masuk kedalam kelompok dibawah rata-rata angka nasional.
Dirinci menurut indikator Rasio P/Pd dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu diatas diatas angka nasional, sama dengan angka nasional, dan dibawah angka nasional. untuk kelompok diatas angka nasional terdapat 10 provinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Lampung, DKI Jakarta, untuk kelompok sama dengan angka nasional terdapat 3 provinsi yaitu Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, sedangkan 19 provinsi lainnya berada dibawah angka nasional.
Rasio Pd/L dikelompokan menjadi 3, yaitu diatas diatas angka nasional, sama dengan angka nasional, dan dibawah angka nasional. Untuk kelompok diatas angka nasional terdapat 11 provinsi yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, D I Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sulawesi Tengah. Untuk kelompok sama dengan angka nasional terdapat 6 provinsi yaitu Jambi, Jawa Timur, DKI jakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Jawa Tengah. Sedangkan 15 provinsi lainnya dibawah angka nasional.
Indikator kelulusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok diatas diatas angka nasional dan Kelompok dibawah angka nasional. untuk kelompok diatas angka nasional terdapat 14 provinsi yaitu Provinsi Kepulauan riau, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalm, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, Papua dan Papua Barat. Sedangkan 18 provinsi lainnya dibawah angka kelulusan nasional.
Yang menarik terdapat 2 provinsi dengan kelulusan lebih dari 100 % yaitu Kepilauan Riau (113,32%) dan D I Yogyakarta (102,54%) hal ini kemungkinan ada peserta ujian yang berasal dari tahun lalu tetapi mengikuti ujian di tahun yang sedang berjalan.

KONSORSIUM

2010-01-28T16:08:00.002+07:00

1. Akuntansi
2. Akupunktur
3. Bahasa Arab
4. Bahasa Belanda *)
5. Bahasa Cina/Mandarin
6. Bahasa Inggris
7. Bahasa Jepang *)
8. Bordir *)
9. Elektronika
10. Hantaran

11. Kelautan
12. Keperagaan *)
13. Komputer
14. Komputer Akuntansi
15. Mekanik Otomotif
16. Membuat Bunga Kering dan Buatan *)
17. Menjahit Pakaian/Tata Busana
18. Mental Aritmatika *)
19. Merancang Busana
20. Merangkai Bunga Segar *)
21. Musik
22. Pramubalita / Baby Sister *)
23. Perbankan *)
24. Pertamanan *)
25. Sekretaris
26. Senam *)
27. Spa
28. Tari *)
29. Tata Boga
30. Tata Kecantikan Kulit
31. Tata Kecantikan Rambut
32. Tata Rias Pengantin
33. Tour and Travel *)
34. Pemadam Kebakaran **)
35. Ekspor Impor **)
36. Teknik Mengemudi **)
37. Perhotelan *)
38. Administrasi Bisnis dan Manajemen **)
39. Perpajakan **)
40. Penyiaran Broadcasting **)
41. Desain Interior **)
42. Jurnalistik **)
43. Pengembangan Kepribadian **)
43. Layang-layang **)

*) Tidak aktif
**) Baru akan dibentuk

MITRA KURSUS

2010-01-28T16:04:00.004+07:00

1.	Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI)
	Ketua Umum	:	Dasril Y. Rangkuti
	Alamat	:	Jl. Pal Putih - Senen Jakarta Pusat

2.	Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI)
	Ketua Umum	:	H. Nasrullah Yusuf, SE, MBA
	Sekretaris	:	Juliana Tjandra
	Alamat	:	Lembaga Pendidikan Teknokrat Jl. Kartini 114-120 Tanjungkarang Bandar Lampung Telp. (0721) 263038, 702022, 6590406 Fax. (0721) 774065, 6299487

3.	Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia (PAKSI)
	Ketua Umum	:	dr. Tomi Hardjatno, MS
	Sekretaris	:	drg. Sri Murniati
	Alamat	:	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat Telp. (021) 330366, 3904441 ext. 2372, 7503296 Fax. (021) 7514142

4.	Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI)
	Ketua Umum	:	-
	Alamat	:	Jl. WR Supratman No. 15 Pondok Ranji Ciputat - Tangerang Telp./Fax. (021) 7402488, 7445060

5.	Ikatan Perancang Busana Indonesia (IPBI) "Kartini"
	Ketua Umum	:	Hj. Aminah Siregar
	Alamat	:	Jl. Mardani Raya No. 8 Jakarta Pusat Telp. (021) 4254961

6.	Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon
	Ketua Umum	:	Ny. As Jafar
	Sekretaris	:	Astuti Yudo
	Alamat	:	Jl. Mawar Blok 57 No. 6 Kavling DKI Kel. Meruya Utara Jakarta Barat Telp. (021) 5857516, 7500167 Fax. (021) 7442775

7.	Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA)
	Ketua Umum	:	Zaurah
	Alamat	:	Komplek Walikota Jl. Kuning Tua Blok D1/21 Kelapa Gading - Jaktim Telp. (021) 4522209 Fax. (021) 4506979

8.	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati
	Ketua Umum	:	Ny. Endang Sugiarto
	Sekretaris	:	Ny. Nanik Sukorenaning Dasi
	Alamat	:	Jl. Tebet Barat Dalam II No. 52 Jakarta Selatan Telp. (021) 7805869, 78831433 Fax. (021) 8296181

9.	Asosiasi Spa Indonesia (ASPI)
	Ketua Umum	:	BRA Mooryati Soedibyo, SS, M.Hum
	Alamat	:	Graha Mustika Ratu Lt. PH Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Telp. (021) 8306754 Fax. (021) 8306760

10.	Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) "Pancawati"
	Ketua Umum	:	Ny. Enen Wardana
	Alamat	:	Rawa Bambu II RT 09/09 No. 21 Pasar Minggu - Jakarta Selatan Telp. (021) 7201647 Fax. (021) 7801647

11.	Masyarakat Floristri Indonesia (MFI)
	Ketua Umum	:	Els Tiwar, AIFD
	Sekretaris	:	Listiani Rumantir
	Alamat	:	Jl. Cipaku 1/13 Jakarta Selatan Telp./Fax. (021) 7267793

12.	Badan Koordinasi Bahasa Mandarin
	Ketua Umum	:	Arifin Zain
	Alamat	:	Perum Griya Inti Sentosa Blok O No. 28 Jl. Griya Sejahtera - Sunter Jakarta Utara Telp. (021) 64717788 Fax. (021) 64712123

13.	Himpunan Pengembangan Kepribadian Indonesia (HIMPRI)
	Ketua Umum	:	Drs. Poniman Kasturo, MM
	Sekretaris	:	Andalusia, S.Kom.
	Alamat	:	Jl. Komodor Halim Perdana Kusuma No. 40 Jakarta Timur Telp. (021) 8095875 Fax. (021) 8095875

14.	Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI)
	Ketua Umum	:	Kusumadewi Sutanto, M.Pd.
	Sekretaris	:	Drs. M. Asyhadi
	Alamat	:	Jl. Fatmawati Jakarta Selatan

15.	Persatuan Pengelola Usaha & Pendidikan Makanan Khusus (P3MK)
	Ketua Umum	:	Hj. Teka Sien Sumardi
	Sekretaris	:	Agus Taman, SH
	Alamat	:	Jl. Komodor Halim Perdanakusuma No. 15 Jakarta Timur 13610 Telp. (021) 8092645, 8809386 Fax. (021)

16.	Asosiasi Praktisi Kursus Para Profesi (APKPPI)
	Ketua Umum	:	Paulus Minggo
	Alamat	:	Jl. Dr. Sitanala Gang DO No. 59 Tangerang - Banten Telp. (021) 55769739/55769785 Fax. (021) 55769655

17.	Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
	Ketua Umum	:	Buhai Simanjuntak
	Sekretaris	:	Muslich Habibi
	Alamat	:	Jl. Cempaka Putih Barat XI/T No. 48 RT 05/11 Jakarta Pusat 10520 Telp. (021) 42872484 Fax. (021) 42872484 Website: fkpkbm.or.id Email: forum_komunikasi@yahoo.com

STANDARISASI KURSUS

2010-01-28T16:03:00.003+07:00

Standarisasi kursus mencakup standar warga belajar (peserta didik), pendidik/instruktur dan penguji, kurikulum, prosedur dan proses belajar, praktek kerja dan permagangan, sarana dan prasarana, evaluasi proses dan hasil belajar, prosedur pengujian dan sertifikasi. Standarisasi kursus ini telah disusun panduannya sejak tahun 1995/1996 sebagai tindak lanjut pengembangan program dari kebijakan Mendikbud tentang link and match (keterkaitan clan kesepadanan) antara pendidikan dan dunia usaha/industri dalam menyiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha/ industri dan kebutuhan pembangunan di berbagai bidang. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan dual system (pendidikan sistem ganda) yang diadopsi dari Jerman, yaitu sistem pendidikan yang didisain dan direncanakan, dilaksanakan clan dievaluasi bersama oleh lembaga pendidikan dan perusahaan/industri.

Panduan standarisasi kursus disusun bersama oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat bersama para penyelenggara kursus, perusahaan/industri/praktisi terkait, para ahli dari subkonsorsium dan asosiasi profesi, serta seorang konsultan yang ditempatkan oleh pemerintah Republik Federal Jerman (Dr. Jacob Runkel). Panduan yang telah disusun sampai dengan tahun 2003 sebanyak 24 jenis pendidikan. Tahun 1995/1996 disusun standarisasi kursus jenis pendidikan komputer, sekretaris, perhotelan, elektronika, dan mekanik otomotif; Tahun 1996/1997 jenis pendidikan tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan akuntansi; Tahun 1997/1998 jenis pendidikan akupunktur. komputer akuntansi, tour and travel, perbankan, dan bahasa Inggris; Tahun 2000 jenis pendidikan bahasa Cina, pramubalita (babysitter), bahasa Jepang. tata rias pengantin (TRP) Mojoputri Sekarkedaton, TRP Mandai Kalteng. merangkai bunga segar, dan hantaran; Tahun 2001 jenis pendidikan kelautan, dan bahasa Arab; Tahun 2003 jenis pendidikan spa.

Standarisasi kursus tersebut disusun untuk program kursus 1 tahun atau bila dengan sistem semester dilaksanakan untuk 2 semester. Dalam proses pengembangan standarisasi kursus kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus. Pasal 11 ayat (1) Kepmendikbud tersebut menyatakan bahwa: Standardisasi kursus diselenggarakan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kursus yang meliputi warga belajar, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, pengujian, dan sertifikasi.

Setelah lahirnya UU Sisdiknas tahun 2003, standarisasi kursus yang sudah ada clan yang akan disusun harus disesuaikan kembali dan mengacu pada UU tersebut pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana clan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana clan berkala. Dalam rangka penyusunan clan pengembangan standarisasi kursus yang mengacu pada UU Sisdiknas telah disusun standar kompetensi sebagai dasar untuk penyusunan standar isi kurikulum berbasis kompetensi.

Selain standar kompetensi dan standar isi/kurikulum akan dikembangkan juga standar lainnya berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005, termasuk standar pendidik clan tenaga kependidikan. Pasal 33 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa: Pendidik di lembaga kursus clan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi clan kompetensi minimum yang dipersyaratkan dan pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa: Tenaga kependidikan di lembaga kursus clan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

KURIKULUM KURSUS

2010-01-28T16:03:00.000+07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM clan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda clan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan clan Pengembangan Kursus Diklusemas, dinyatakan bahwa pada dasarnya kurikulum kursus untuk tiap jenis pendidikan bersifat nasional yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemucla clan Olahraga. Sejauh belum ada kurikulum yang bersifat nasional untuk jenis pendidikan tertentu, dapat dilaksanakan kurikulum kursus yang bersangkutan, sesudah disahkan oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya.

Penyusunan, pembakuan, dan pengembangan kurikulum nasional kursus dilaku-kan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, clan wewenang membina clan mengembangkan kursus bersama Subkonsorsium dan organisasi/asosiasi profesi yang terkait. Misalnya. penyusunan kurikulum Tata Rias Pengantin dilakukan bersama Subkonsorsium Tata Rias Pengantin clan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia "Melati" (HARPI Melati). Setelah rancangan kurikulum selesai disusun, kemudian dilokakaryakan dengan mengundang para nara sumber ahli selain penyusun untuk mendapat masukan clan penyempurnaan. Hasil lokakarya adalah kurikulum yang siap untuk dibakukan atau distandarkan clan disahkan sebagai kurikulum nasional.

Kurikulum yang sudah dibakukan dapat dikembangkan terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, clan budaya serta kebutuhan masyarakat clan pembangunan di bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan tertentu yang terkait dengan nilai-nilai seni clan budaya daerah dilakukan tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai asli clan ketentuan-ketentuan dari seni dan budaya daerah yang bersangkutan.

Dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi pada saat jenis ujian nasional yang sama disahkan. Artinya, Kepala atau pejabat Dinas Pendidikan tidak sah lag; untuk menandatangani atau melegalisir sertifikat ujian lokal tersebut.Setelah Keputusan Mendikbud Nomor 0150a/U/1981, penyelenggaraan ujian nasional kursus diatur lebih lanjut dengan beberapa kali Keputusan Dirjen Diklusepora pada tahun 1982, 1989, dan terakhir tahun 1990 dengan Nomor KEP-13/E/L/1990 tentang Petunjuk Umum Penyelenggaraan Ujian Nasional Diklusemas.

Berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut, dibentuk struktur kepanitiaan ujian nasional dari tingkat pusat sampai kecamatan, yaitu Panitia Penanggung Jawab Pusat (PPJP) pada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Panitia Penanggung Jawab Daerah (PPJD) pada Kanwil Depdikbud propinsi, Panitia Koordinasi Ujian Nasional (PKUN) pada Kantor Depdikbud kabupaten kotamadya, dan Panitia Pelaksana Ujian Setempat (PPUS) pada Kantor Depdikbud kecamatan. Kepanitiaan tersebut - kecuali PPUS - dibentuk untuk masa kerja setiap 1 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang. Sedangkan PPUS bertugas dua hari sebelum, selama pelaksanaan ujian, dan dua had sesudahnya.

Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, struktur kepanitiaan tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan daerah. Propinsi lebih diposisikan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dengan kabupaten kota di wilayahnya, sehingga PPJD di propinsi diganti namanya menjadi PKUti Sedangkan PKUN di kabupaten/kota diganti namanya menjadi Pani;ia Pelaksana Ujian Nasional (PPUN).

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai pengganti Keputusan Mendikbud Nomor 0151/U/1977, Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 menegaskan kembali tentang ujian pada pasal 13 ayat (1) sampai (5) bahwa: (1) Pengujian bertujuan untuk mengukur hasil kegiatan belajar mengajar pada kursus; (2) Jenis-jenis ujian yang berstandard nasional meliputi ujian nasional dan ujian kompetensi; (3) Ujian nasional dilakukan oleh Direktorat (Direktorat Pendidikan Masyarakat) berdasarkan kurikulum nasional; (4) Ujian nasional dilaksanakan bagi lembaga kursus yang belum diakreditasi; (5) Ujian kompetensi dilaksanakan oleh asosiasi profesi. Selanjutnya, pasal 14 ayat 11) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Warga belajar yang telah berhasil menempuh ujian nasional diberikan ijazah; (2) Warga belajar yang telah mengikuti ujian kompetensi diberikan sertifikat oleh asosiasi profesi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, PPJP menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan ujian nasional dan menyesuaikanr,:a dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wan nasional kursus diselenggarakan dengan kalender ujian yang dibiat PPJP setiap tahun dan menjadi acuan penyelenggaraan ujian nasional kursus pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2005 diselenggarakan ujian nasional kursus untuk 28 jenis ujian ketrampilan terdiri dari 25 jenis ujian brtingkat atau berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat mahir, 1 jenis (Tata Rias Pengantin) terdiri dari 30 gaya, dan 2 jenis (Komputer dan Elektronika) terdiri dari 14 paket bagi peserta didik dan 6 jenis ujian keahlian.

Tidak semua jenis kursus dapat dengan mudah dibakukan kurikulumnya secara nasional, misalnya kursus komputer. Penyusunan kurikulum nasional kursus komputer tidak dapat mengimbangi cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer. Selain itu, penyelenggara kursus komputer dapat menawarkan paket-paket program kursus komputer sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna (user) lulusan hasil kursus tanpa harus menunggu adanya kurikulum nasional. Namun demikian, sudah pernah dibuat kurikulum kursus komputer program Word Perfect pada tahun 1997 dan kurikulum standarisasi kursus komputer akuntansi program 1 tahun pada tahun 1999.

Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 telah dibakukan kurikulum nasional dan diujikan secara nasional sebanyak 62 jenis kursus, meskipun ada beberapa jenis kursus yang tidak diujikan lagi secara nasional karena peminatnya sudah berkurang. Seperti bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Pengembangan kurikulum kursus dilakukan secara dinamis dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Kurikulum pada kursus terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum kursus; (2) Kurikulum berisikan bahan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standard kompetensi tertentu.

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, pengembangan kurikulum kursus akan terus dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

IJIN KURSUS

2010-01-28T16:02:00.000+07:00

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-lusnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan.

Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
Penerbitan Izin Kursus
Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya
Izin kursus bertujuan untuk:
- Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus
- Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan
- Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan
- Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
- Melindungi konsumen
Masa Berlaku
Izin kursus berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.
Persyaratan dan Izin
a. Izin penyelenggaraan kursus bagi lembaga perseorangan, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas harus melengkapi:
- Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
- Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan
- Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya
- Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik)
- Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi
- Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran
- Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat

b. Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan berikut:
- Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan ijin
- Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional
- Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan izin/keterangan dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing

c. Ketentuan khusus:
Sekolah, perguruan tinggi atau institusi lain yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah dapat mdiberikan izin kursus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
Prosedur pengurusan izin
- Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang ditentukan
- Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan
a. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kewenangan masing-masing
b. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public

Bentuk Pelanggaran
Pelanggaran atau penyalahgunaan izin penyelenggaraan dapat berupa:
a. Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi ternyata tidak terbukti
b. Pemalsuan dokumen
c. Penyalahgunaan izin

Sanksi
a. Penyelenggara kursus yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah
b. Bagi lembaga kursus yang menyalahgunakan izin kursus maka dinas pendidikan kabupaten/kota dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin kursus

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

2010-01-28T15:42:00.003+07:00

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah melembagakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut:
Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.

Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Kepmendikbud tersebut mengatur tugas dan wewenang pembinaan Dirjen Diklusepora antara lain; 1) bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Fungsi pembinaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendikbud Nomor 0150b/U/1981 terdiri dari merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan: 1) pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar, 2) pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya, 3) penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, 4) penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian, 5) pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi, 6) penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan, 7) pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah, 8) penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan, 9) studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan 10) hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Selanjutnya pembinaan kursus ini dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Di dalam keputusan ini ditegaskan bahwa pembinaan adalah usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Pada saat itu, pembinaan terhadap kursus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, badan, kelompok, atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri", ayat (2) "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri".

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Fungsi dan Kegiatan Pembinaan Kursus tertuang dalam Kepmendikbud Nomor: 0150b/U/1981 seperti telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa: "Untuk setiap kegiatan dimaksud petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dirjen Diklusepora."

Selanjutnya Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 menyebutkan bahwa Pembina adalah staf jajaran Depdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Diklusepora (Ditjen Diklusepora) di tingkat pusat dan daerah.

Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (terakhir dengan Keputusan Mendiknas Nomor 31 Tahun 2007) yang mewadahi terbentuknya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, maka pembinaan kursus yang tadinya dilaksanakan oleh Subdit Pendidikan Berkelanjutan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Secara konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih. Sehingga Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah merupakan pembinaan terhadap kursus dan lembaga PNF melalui proses pembelajaran dan manajemen kelembagaan PNF sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global.

VISI & MISI

V i s i

"Terwujudnya Insan Indonesia yang Terampil dan Profesional"

Dilandasi filosofi yang mengarah pada terbentuknya Indonesia yang kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan

M i s i

"Mewujudkan lnsan Indonesia yang Terampil dan memiliki Kepribadian Profesional"

TUJUAN

Mewujudkan Kursus dan Kelembagaan PNF yang bermutu dan berstandar nasional maupun internasional, sehingga mampu mewujudkan Insan Indonesia yang terampil memiliki kepribadian profesional.

TUGAS & FUNGSI

(Sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 31 tahun 2007)

Tugas

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga dan Kelembagaan PNF melalui penyiapan kebijakan prosedur, norma, acuan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan kelembagaan
Penyiapan bahan perumusam standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan
Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di pembinaan kursus dan kelembagaan
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:
Subdit Peningkatan Mutu Kursus
Subdit Pengembangan Informasi Kursus
Subdit Pengembangan Kelembagaan
Subdit Kemitraan
Sub Bagian Tata Usaha

PROGRAM POKOK

Program pokok Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan:
Peningkatan mutu, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kursus sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi.
Pengembangan informasi, yaitu program yang ditujukan untuk mengembangkan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, lembaga kursus, dan dunia usaha/industri.
Pengembangan kelembagaan PNF, yaitu program yang ditujukan untuk mengembangkan lembaga PNF (Kursus, UPT/UPTD, PKBM, clan Lembaga pendidikan sejenis) sehingga memenuhi standar kelembagaan balk nasional maupun internasional.
Kemitraan, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan dengan berbagai instansi balk pernerintah maupun nonpemerintah.

MITRA KERJA

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melaksanakan Tupoksi secara terpadu dengan melibatkan berbagai organsasi mitra. Organisasi yang selama ini aktif bermitra adalah:
Himpunan Penyelenggara, Pelatihan, dan Kursus Indonesia (HIPKI)
Himpunan Seluruh pendidik dan Penguji Praktik Indonesia (HISPPI)
Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia (PAKSI)
Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI)
Ikatan Perancang Busana Indonesia (IPBI) Kartini
Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon "TIARAKUSUMA"
Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA)
Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) "Melati"
Asosiasi Spa Indonesia (ASPT)
Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) "Pancawati"
Masyarakat Floristri Indonesia (MFI)
Badan Koordinasi Bahasa Mandarin
Himpunan Pengembangan Kepribadian Indonesia (HIMPRI)
Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI)
Persatuan Pengelola Usaha dan Pendidikan Makanan Khusus (P3MK)
Asosiasi Praktisi Kursus Para Profesi (APKPPI)
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

LINTAS SEJARAH

Pembinaan kursus dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu sejak serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan/keterampilan sebagai program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar clan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah clan Olahraga (PLSOK) Departemen Pendidikan clan Kebudayaan.

Setahun berikutnya ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, tanggal 24 Mei 1977. Sejak itu kursus-kursus kejuruan/keterampilan dikenal sebagai Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM atau Diklusemas).

Kepmendikbud tersebut menetapkan pembinaan PLSM dengan: (1) merencanakan berbagai jenis pendidikan, sasaran dan fungsinya; (2) mengatur pembakuan lembaga yang meliputi isi clan mutu pelajaran serta alat belajar mengajarnya; (3) merencanakan peningkatan mutu tenaga pembina/pamong belajar clan pengajarnya; (4) mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan ujian, penilaian clan ijazahnya; dan (5) mengatur dan mengawasi perizinan lembaga serta mengikuti perkembangannya.

Keputusan Mendikbud tersebut juga menetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah clan Olahraga dalam ruang lingkup tugas clan wewenang pembinaannya: (1) bertugas clan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan teknis PLSM secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; clan (2) menyusun pola dasar pembinaan PLSM baik di Pusat maupun Daerah.

Selanjutnya pada tahun 1981 ditetapkan tiga buah Keputusan Mendikbud yang mengatur tentang kursus PLSM, yaitu; Nomor 0150a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM; Nomor 01506,U/ 1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan P1eubiinaan Kursus dan Program PLSM, dan Nomor 0153/U/1981 tangga129 APH 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus PLSM.

Kepmendikbud Nomor 0150a/U/1981 antara lain menetapkan: Kursus PLSM hanya boleh diselenggarakan oleh seorang, sekelompok orang, dan badan hukum swasta. Program kursus PLSM dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun pendidikan (kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, hmonsan, kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, khusus, setiap rumpun mencakup berbagai jenis pendidikan, dan setiap jenis pendidikan iptt dikembangkan pada tingkat/jenjang dasar, terampil, mahir. Kurikulum, sejauh belum ada kurikulum nasional dapat dilaksanakan kurikulum kursus. Ujian terdiri atas ujian lokal kursus dan ujian nasional. Untuk memantapkan kerjasama dengan badan/lembaga di luar kursus dibentuk organisasi kursus, wrimber belajar, dan penguji.

Keberadaan organisasi tersebut kemudian dalam Keputusan Direktur Jkwderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/ E/L/ 1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Diklusemas disebut organisasi mitra pendidikan Masyarakat. Organisasi mitra tersebut dibentuk oleh masyarakat berdasarkan keahlian/profesi, meliputi: Himpunan Penyelenggara Kursus, Himpunan Sumber Belajar dan Penguji ujian nasional kursus, dan Ikatan Keterampilan sejenis yang menghimpun para ahli keterampilan dan para lulusan kursus yang sejenis.

Keputusan Mendikbud Nomor 0150b/U/1981 antara lain menetapkan: pembinaan kursus dan program PLSM adalah tuntunan dan bimbingan edukatif yang terarah bagi kursus dan program PLSM; Kegiatan pembinaan antara lain pembakuan kurikulum dan silabus, pengadaan buku pelajaran, pedoman dan petunjuk, penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, penyelenggaraan evaluasi belajar/ujian, penyelenggaraan lomba tiap jenis keterampilan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Mewajibkan kursus PLSM mendaftarkan pada Depdikbud, mengikuti Rencana pelajaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Depdikbud, menggunakan tenaga sumber belajar/guru yang berhak dan berwenang dalam mata pelajaran yang bersangkutan; melarang kursus PLSM menyelenggarakan kursus-kursus dan ujian luar negeri serta ujian tanpa izin Depdikbud; pembinaan terhadap kursus dibantu oleh konsorsium rumpun pendidikan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan konsorsium ini, Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor IREP-105/E/L/1990 menjelaskan subkonsorsium yang tugasnya adalah memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan kursus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan; dan anggota subkonsorsium adalah anggota nrsyarakat dari unsur pengelola pendidikan, sumber belajar, pengguna tenaga hasil kursus, dan tenaga ahli, serta unsur pemerintah.

Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981 antara lain menetapkan: Syarat-syarat izin kursus adalah bukti diri pendiri/penyelenggara atau salinan akte notaris badan hukum penyelenggara, salinan kurikulum/silabi, keterangan tentang lokasi kursus, daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki, daftar penyelenggara, pemimpin/penanggungjawab dan sumber belajar/tenaga pendidik serta riwayat hidupnya, dll; Permohonan izin kursus diajukan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya untuk dilakukan pengecekan dan pengamatan; Permohonan izin dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi untuk dipertimbangkan; Bila permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi menerbitkan surat izin kursus yang bersangkutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembinaan kursus disesuaikan dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan baru atau peraturan lama yang tidak bertentangan dengan peraturan baru clan kepentingan nasional atau masih relevan dan belum dicabut. Peraturan baru yang menjadi acuan pokok pembinaan kursus clan pengembangan kursus ke masa depan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional clan Peraturan Pemerintah yang telah clan akan ditetapkan kemudian serta peraturan lain di bawahnya. Disamping itu, pembinaan clan pengem-bangan kursus diupayakan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni clan budaya serta kebutuhan masyarakat akan pembangunan di bidang pendidikan clan ikut berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan clan mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal sesuai kebutuhan mereka.

Peran tersebut sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 26 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan; keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjelasan pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa: Kursus clan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi. pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus clan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi clan akreditasi yang bertaraf nasional clan internasional.

RUANG LINGKUP PEMBINAAN

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:
Penataan perizinan kursus
Pembakuan dan pengembangan kurikulum
Pengembangan jenis-jenis pendidikan
Standarisasi kursus
Pengembangan sistem pengujian
Akreditasi kursus
Pembinaan organisasi mitra dan konsorsium/subkonsorsium
Pemanfaatan sumber potensi masyarakat
Pengembangan sistem informasi

Sasaran pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:
Pengelola/penyelenggara kursus
Tenaga pendidik/instruktur
Penguji (praktik dan/atau lisan)
Konsorsium/subkonsorsium
Organisasi profesi/mitra

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan clan pengembangan kursus didasarkan pada 3 (tiga) tema kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.
Pemerataan dan Perluasan Akses

Perluasan kursus yang berorientasi pada kecakapan hidup di pedesaan
Penyediaan beasiswa pada peserta didik yang tergolong kurang beruntung secara bertahap dalam rangka pemerataan pendidikan
Pemberdayaan clan fasilitasi kepada UPT/UPTD dalam pengembangan model kursus yang berorientasi pada kecakapan hidup
Perluasan pendidikan kecakapan hidup bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal
Perluasan dan peningkatan kerjasama dengan berbagai mitra clan instansi terkait
Intensifikasi sosialisasi dan promosi kursus melalui berbagai media dalam rangka perluasan kursus yang berorientasi kecakapan hidup

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Pengembangan dan penetapan Standar Nasional Kursus bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai dasar untuk peningkatan kapasitas pengelola, peningkatan sumber daya kursus dan kelembagaan, akreditasi lembaga dan program, serta upaya penjaminan mutunya
Pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh BSNP dan atau lembaga yang telah terakreditasi
Pelaksanaan penjaminan mutu melalui proses analisa yang sistematis terhadap hasil evaluasi bekerjasama dengan organisasi profesi, ahli, praktisi clan user
Pelaksanaan akreditasi lembaga dan/atau program yang mengacu pada standardisasi nasional pendidikan (dilakukan oleh BAN PNF)
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / kerja dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi
Pelaksanaan penataan perizinan pendirian kursus dengan memperansertakan organisasi profesi terkait

Governance, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergi untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan
Perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas
Kebijakan perwujudan tata kelola dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan
Penguatan pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam pengembangan kursus dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas tenaga dan penguatan organisasi mitra
Pengembangan informasi teknologi komunikasi yang cepat dan mudah di akses masyarakat

Sumber : Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Model UPT PNFI Bidang Kursus Tahun 2009 Tahap 3

2010-01-28T15:25:00.003+07:00

Dari Mulai Tanggal 11 s.d. 13 Desember 2009 bertempat di Hotel Saphir Yogyakarta, dilaksanakan kegiatan FGD Pengembangan Model UPT PNFI Bidang Kursus tahun 2009 Tahap ketiga. kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu tahap I yang membekali tim pengembang program PNFI bidang kursus dan pejabat pengambil keputusan di lingkungan UPT PNFI dengan dasar metodologi research and development, dan tahap II untuk validasi model konseptual sebelum draft model di ujicobakan.

Setelah draft model di ujicobakan selama kurang lebih 4 bulan dengan bimbingan teknis dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) dan Direktorat Kursus dan Kelembagaan maka tahap III dilakukan untuk menilai sejauh mana model yang dikembangkan sudah teruji efektifitasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari Kepala, Kabid program, Kasi Program, Tim pengembang model bidang kursus, dan akademisi di P2PNFI Regional I Jayagiri, P2PNFI Regional II Semarang, BPPNFI Regional I Medan, BPPNFI Regional IV Surabaya, BPPNFI Regional V Makassar, BPPNFI Regional VI Banjarmasin, BPPNFI Regional VII Mataram dan BPPNFI Regional VIII Papua.
Sedangkan narasumber dari kegiatan ini adalah Tim teknis dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan Puslitjaknov.
Dari kegiatan ini dihasilkan laporan hasil pelaksanaan ujicoba secara terbatas dan model bidang kursus yang sudah dievaluasi.
Selain itu untuk membekali pemahaman tentang konsep pendidikan kewirausahaan masyarakat kepada peserta didatangkan narasumber dari International Labour Organization, Ciputra University dan Sekolah Bisnis Prasetya Mulya

Sumber : Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Evaluasi Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009

2010-01-28T15:22:00.000+07:00

Bertempat di Hotel Saphir dari tanggal 11-13 Desember 2009 dilaksanakan kegiatan evaluasi Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, kekurangan dan tantangan selama penyelenggaraan program kewirausahaan pemuda tahun 2009, mengkoordinasikan pelaksanaan program ini di daerah dan merumuskan saran dan masukan untuk perencanaan program di tahun mendatang.
Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari Kabid/Kasi PNFI dinas pendidikan dan Kabid/Kasi yang membidangi PKH kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga se Indonesia ditambah dari UPT PNFI yaitu P2PNFI dan BPPNFI.
Sedangkan narasumber untuk kegiatan ini adalah Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora, akademisi dari perguruan tinggi dan peserta.
Selain itu untuk membekali pemahaman tentang konsep pendidikan kewirausahaan masyarakat kepada peserta didatangkan narasumber dari International Labour Organization, Ciputra University dan Sekolah Bisnis Prasetya Mulya

Sumber : Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Review Pedoman Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Tahun 2010

2010-01-28T15:18:00.000+07:00

Untuk memberikan acuan, panduan dan arah yang jelas bagi calon penyelenggara dan pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan program-program di Direktorat Kursus dan Kelembagaan tahun 2010, maka bertempat di Hotel Lor In Solo dari tanggal 15 - 17 Desember 2009 diselenggarakan penyusunan dan review pedoman Tahun 2010.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak antara lain: 1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Direktur, Pejabat Eselon III dan IV, Staf, dan tim teknis); 2) Akademisi dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Sebelas Maret; 3) UPT PNFI baik dari P2PNFI Regional I dan II maupun BPPNFI regional IV; 4)Praktisi di bidang kewirausahaan yaitu dari International Labour Organization (ILO), Universitas Prasetya Mulia, dan Universitas Ciputra; 5) Beberapa perwakilan LKP, dan lain-lain.
Adapun beberapa Pedoman yang dibahas antara lain: pedoman program pendidikan kewirausahaan masyarakat, kursus wirausaha desa, kursus wirausaha kota, kursus para profesi, kursus PKH kerjasama SMK/poltek/perguruan tinggi/BLK, BOP bagi organisasi mitra, BOP Kursus, kursus wirausaha desa bagi daerah tertinggal, lembaga sertifikasi kompetensi, tempat uji kompetensi, beasiswa magang, form pedoman pengajuan blockgrant tahun 2010 dll.
Diharapkan pedoman - pedoman ini sudah siap awal tahun 2010 sehingga program segera dapat diakses

Sumber : Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

BUAT LAPORAN KEUANGAN

2010-01-27T22:58:00.000+07:00

Cara ini sangat mudah dan paling cepat kalau Anda ingin bikin laporan keuangan (akuntansi) dengan Excel. Bagi yang sudah terbiasa dengan Excel tentu akan lebih mudah memahaminya, bagi yang belum terbiasa dengan Excel, juga tidak akan sulit memahaminya, ikuti aja apa yang diuraikan di sini.
Cara ini sebenarnya adalah jalan pintas bikin laporan keuangan dan memotong jalur dari prosedur sistem akuntansi. Kalau membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur sistem akuntansi tentu sangat panjang, sedangkan Anda ingin membutuhkan laporan keuangan yang cepat. Kalau dengan prosedur sistem akuntansi, kita harus melakukan proses Jurnal > Buku Besar > Neraca Lajur > Laporan Keuangan (Neraca & Laba Rugi). Nah, melalui Excel dengan singkat kita potong jalur menjadi Jurnal > Laporan Keuangan.
Namun, pada pokoknya kedua prosedur tersebut menghasilkan output Laporan Keuangan yang sama. Nah kalau Anda ingin memperoleh hasil laporan keuangan yang lebih cepat gunakan prosedur ini melalui Excel. Hal ini bukan berarti membuat suatu teori baru, tapi hanya semata terkait dengan alat bantu yang dapat mempercepat proses pembuatan laporan keuangan.
Nah bagaimana caranya, berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan, cukup 3 (tiga) langkah berikut :

Langkah 1 : MEMBUAT DAFTAR AKUN

Buatlah daftar akun terlebih dulu sebagai sumber data untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal yang akan kita lakukan nantinya pada sebuah form jurnal. Buatlah tabel DAFTAR AKUN pada sheet-1 dan isikan di dalamnya nomor akun, nama akun dan saldo awal akun (saldo laporan keuangan Neraca sebelumnya). Lengkapi pula kolom POS untuk tiap-tiap kelompok akun sebagai berikut :
- kelompok Aktiva : D (Debet)
- kelompok Hutang : K (Kredit)
- kelompok Ekuitas : K (Kredit)
- kelompok Harga Pokok : D (Debet)
- kelompok Pendapatan : K (Kredit)
- kelompok Biaya : D (Debet)

Jumlahkan sisi Debet dan Kredit. Jumlah kedua sisi tersebut harus dalam keadaan seimbang (balance) sesuai dengan laporan keuangan (Neraca) sebelumnya.

Langkah 2 : MEMBUAT JURNAL

Buatlah tabel JURNAL UMUM pada sheet-2 sekaligus isikan transaksi di dalamnya seperti berikut. Jurnal yang kita gunakan adalah jurnal umum. Sebaiknya kelompokkan untuk tiap transaksi berdasarkan jenis transaksi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan memorial.

Langkah 3 : MEMBUAT LAPORAN

Buatlah tabel laporan NERACA dan LABA RUGI pada sheet-3, mirip seperti tabel Daftar Akun (lihat langkah 1) dan modifikasi bagian-bagiannya. Buatlah rumus pada kolom DEBET dan KREDIT sebagai berikut.
- Rumus-1 kolom DEBET sel D5 :

=IF(AND(C5=”D”,D$2=”DEBET”),SUMIF(Sheet1!A:A,A5,Sheet1!D:D)
+SUMIF(Sheet2!C:C,A5,Sheet2!E:E)-SUMIF(Sheet2!D:D,A5,Sheet2!F:F),0)

- Rumus-2 kolom KREDIT sel E5 :

=IF(AND(C5=”K”,E$2=”KREDIT”),SUMIF(Sheet1!A:A,A5,Sheet1!E:E)
+SUMIF(Sheet2!D:D,A5,Sheet2!F:F)-SUMIF(Sheet2!C:C,A5,Sheet2!E:E),0)

Kemudian copy rumus tersebut ke baris di bawahnya sejajar dengan baris akun (copy ke baris bertanda kotak merah).

Kemudian jumlahkan kolom DEBET / KREDIT Neraca maupun Laba Rugi.
Selisihkan antara Jumlah DEBET dan KREDIT Laba Rugi sebagai Laba Bersih, kemudian nilai Laba Bersih tersebut letakkan ke dalam Neraca sebagai Pos Laba Bersih.
Nah hasilnya secara sempurna seperti gambar berikut.

Download contoh file (Excel) di atas di sini.
CATATAN :

Penggunaan tanda pemisah dalam formula rumus fungsi Excel bisa koma ( , ) atau titik koma ( ; ) tergargantung setting komputer. Nah formula di atas menggunakan koma ( , ). Jika tanda pemisah koma ( , ) tidak jalan, maka ganti menjadi titik koma ( ; ).
Prosedur yang lebih lengkap dengan tampilan fitur yang lebih manarik saya tulis dalam sebuah buku berjudul Membuat Aplikasi Akuntansi GENERAL LEDGER dengan EXCEL. Di situ akan diajarkan dari proses membuat sampai menggunakannya. Bagi yang tidak ingin pusing-pusing merancang aplikasi, sudah tersedia file aplikasi siap pakai. Sistem aplikasi ini cocok untuk perusahaan menengah ke bawah atau kecil.

Oleh : Syarifuddin (xclmedia)

GURU BANGSAKU

2009-12-31T11:32:00.000+07:00

Innalillahiwainaillaihirojiun......

Rabu, 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta telah berpulang ke Rachmatullah seorang kiyai, guru bangsa, demokrator KH. ABDURRAHMAN WACHID yang akrab dipanggil GUS DUR dilahirkan di Kota Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Semasa hidupnya beliau sangat karismatik dan disegani banyak orang khususnya dikalangan Nadliyin. Gus Dur yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Ashary mengukir karirnya sejak beliau masih muda. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain di Kairo dan Mesir.

Jabatan yang pernah diembannya antara lain : Ketua Nahdlatul Ulama, anggota MPR, dan Presiden Republik Indonesia yang ke 4. Dalam kepemimpinannya Gus Dur merupakan tokoh nasional yang menginginkan perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negaranya.

23 TAHUN

2009-11-10T11:46:00.000+07:00

Salam Pramuka,
23 tahun yang lalu Gerakan Pramuka yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Cerme telah lahir. Kita Tahu bahwa Gerakan Kepanduan yang ada di Indonesia satu-satunya adalah Gerakan Pramuka yang kini telah berusia 48 Tahun. Gerakan Pramuka Gudep 05.007 - 05.008 Ambalan Pattimura - Cut Nya' Dien yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Cerme lambat laun banyak mengalami perubahan, baik secara bentuk kegiatannya maupun keanggotaan.

Pada Awal pembentukan Gerakan Pramuka di SMA Negeri 1 Cerme salah satu pencetus atau pendirinya adalah Kak Nur Chamid yang saat ini masih aktif sebagai Pelatih Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gresik. Kak Nur Chamid selain salah satu pendirinya beliau juga sebagai Pembina Pramuka yang pertama kali dan regenerasinya dilanjutkan oleh Kak Edy lalu Kak Siswo dan yang kini adalah Kak Ubaid Muhtarom salah satu alumninya. (bersambung)

Pahlawankoe

2009-11-10T08:02:00.002+07:00

Merdeka....! Merdeka ....! Merdeka ......! Atoe Mati !!!! Allahu Akbar.....Allhau Akbar ......Allahu Akbar.
Selamat Hari Pahlawan yang kita peringati tepat pada tanggal 10 Nopember. Ini catatan perjuangan arek - arek Suroboyo : http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November#Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia

SUMPAH PEMUDA

2009-11-09T09:58:00.001+07:00

Selasa, Oktober 27, 2009

Sumpah Pemoeda

Hari ini, 71 tahun yang lalu, para pemuda mengikrarkan janji pada bumi pertiwi. Janji itu dikenal dengan Sumpah Pemuda, sebagai bahan mengingatkan kembali tentang sumpah pemuda berikut sedikit artikel dari wikipedia dan artikel tentang tokoh dibalik Sumpah Pemuda yang diambil dari MBM :

Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia hasil rumusan Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda II, dibacakan pada 28 Oktober1928. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai "Hari Sumpah Pemuda".
Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Isi
Sumpah Pemuda versi orisinal :
Pertama : Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea : Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga : Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda versi Ejaan Yang Disempurnakan:
Pertama : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga :Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Kongres Pemuda II
Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.
Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan
Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelandan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.
Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.
Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu "Indonesia Raya" karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair, atas saran Sugondo kepada Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia.

Peserta
Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon,Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie serta Kwee Thiam Hongsebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Diprakarsai oleh AR Baswedan pemuda keturunan arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah pemuda keturunan arab.

Gedung
Bangunan di Jalan Kramat Raya 106, tempat dibacakannya Sumpah Pemuda, adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa milik Sie Kok Liong.
Gedung Kramat 106 sempat dipugar Pemda DKI Jakarta 3 April-20 Mei 1973 dan diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 20 Mei1973 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Gedung ini kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1974. Dalam perjalanan sejarah, Gedung Sumpah Pemuda pernah dikelola Pemda DKI Jakarta, dan saat ini dikelola Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Secarik Kertas untuk Indonesia

Mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan sendiri teks Sumpah Pemuda.

SARAPAN pagi itu berlangsung tak seperti biasanya. Tak ada diskusi serius atau canda dari para penghuni Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. A.K. Gani, mahasiswa dari Minang, kehilangan obrolan segarnya. Ia biasanya rajin meledek Jusupadi Danuhadiningrat dari Yogyakarta. Guyonan A.K. Gani ini kemudian ditimpali Muhammad Yamin dengan celetukan yang memancing tawa Amir Sjarifuddin atau Abu Hanifah.
Tapi Minggu pagi, 28 Oktober 1928 itu, hampir semua penghuni Indonesische Clubgebouw tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka justru tampak ingin segera beranjak dari meja makan. ”Mungkin karena mereka sibuk ikut kongres, mungkin pula karena hidangannya tak menarik. Maklum, kualitas makanan pada hari itu menurun,” ujar dr. R. Soeharto, rekan Yamin yang kemudian menjadi dokter pribadi Bung Karno.
Yamin perlu segera merumuskan pikiran para pembicara Kongres Pemuda Indonesia II malam sebelumnya di gedung Katholieke Jongelingen Bond, Waterloopplein, Lapangan Banteng, Jakarta. Maklum, ia menjabat sekretaris panitia kongres. Ia sendiri malam itu berpidato panjang lebar tentang ”Persatuan dan Kebangsaan Indonesia”, termasuk tentang perlunya bahasa persatuan untuk menyatukan seluruh kelompok dan suku di Indonesia.
Pidato Yamin di depan 750 peserta rapat umum itu dinilai telah menggiring organisasi pemuda perwakilan daerah yang ikut kongres untuk berikrar bersama. Ia pulalah yang kemudian menuliskan teks Sumpah Pemuda yang amat berpengaruh itu. Dengan sumpah ini, organisasi pemuda ramai-ramai menanggalkan watak kedaerahan mereka dan melebur menjadi satu organisasi: Indonesia Muda. Bung Hatta menyebut peristiwa Sumpah Pemuda itu sebagai ”sebuah letusan sejarah”.
Pada Sabtu dan Minggu itu mahasiswa tahun pertama Rechts Hooge School (Perguruan Tinggi Hukum) ini memang tengah membuat sejarah. Usianya saat itu 25 tahun. Dan seperti diungkapkan Ketua Kongres Pemuda II Soegondo Djojopoespito pada peringatan 45 tahun Sumpah Pemuda, Yamin melakukannya dengan gaya khas anak muda yang ”lebih suka memakai kata-kata muluk” ketimbang mengungkapkan kenyataan.
Kenyataan yang mereka hadapi adalah Belanda masih sepenuhnya menguasai Indonesia pada 1928 itu. Kongres Pemuda itu pun diawasi 24 jam oleh polisi Belanda. Tapi Yamin dan semua pemuda yang berbicara dalam Kerapatan Pemuda ini nekat mengajukan gagasan muluk: tanah yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu: Indonesia.
Menurut Soegondo, Yamin juga lebih mengedepankan imajinasinya sebagai seorang sastrawan. Penulis beberapa kumpulan puisi, juga penerjemah buku William Shakespeare dan Rabindranath Tagore ini, misalnya, menyebut persatuan dan kebangsaan Indonesia adalah hasil pikiran dan kemauan sejarah yang sudah beratus-ratus tahun umurnya. ”Semangat yang selama ini tertidur itu sekarang telah bangun. Inilah yang dinamakan roh Indonesia,” ucap Yamin. ”Ini kata-kata yang bombastis, tapi sebaliknya tampak brilian bagi orang-orang muda yang mendengarnya saat itu,” ujar Soegondo.
Yamin pula yang ”memelintir” fakta peserta kongres demi mendapat pemberitaan luas oleh media massa. Dalam pidatonya, Yamin berkata bahwa ia merasa gembira berbicara di muka persidangan itu, karena para peserta yang hadir datang dari seluruh Indonesia. Ia memberikan kesan seolah-olah pemuda yang hadir dalam kongres itu baru datang dengan menggunakan kapal atau perjalanan darat dari seluruh Indonesia. Padahal utusan kongres yang mewakili daerah kebanyakan datang dari Jakarta dan kota-kota di Jawa. ”Ia lebih mengutamakan efek daripada kebenaran,” ucap Soegondo.
Namun bukan berarti Yamin tak punya gagasan yang utuh. Sejak Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, Yamin mengusulkan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Di depan kongres yang diketuai Mohammad Tabrani itu, Yamin yang pernah bersekolah di Algemeene Middlebare School (semacam sekolah menengah atas bagian sastra Timur di Yogyakarta) menyebutkan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, kata Yamin, bahasa Melayulah yang lambat-laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan.
Tabrani, yang aktif di perkumpulan Jong Java, menolak usul itu. Menurut dia, harus ada satu bahasa persatuan yang sesuai dengan tujuan awal peserta kongres, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. ”Kalau Nusa itu bernama Indonesia, Bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasanya harus disebut Bahasa Indonesia,” ucap Tabrani kala itu. Yamin menerima penolakan tersebut dan sejak itu ia bekerja keras memikirkan resolusi yang tepat, yang bisa diterima dan menyatukan semua kelompok bangsa.
Ihwal bahasa persatuan itu tak hanya disampaikan Yamin saat kongres pertama. Jauh sebelumnya, saat berumur 17 tahun, Yamin yang lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat itu telah menyampaikan gagasannya agar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan orang Sumatera. Gagasan itu kembali dihidupkan ketika ia menghadiri perayaan ulang tahun kelima perkumpulan Jong Sumatranen Bond, di Jakarta pada 1923. Dalam pertemuan itu Yamin menyampaikan sebuah pidato berjudul ”De Maleiche Taal in het verleden, heden en in de toekomst”, yang berarti ”Bahasa Melayu, pada masa lampau, masa sekarang, dan masa depan”.
l l l
Lahir dari keluarga keturunan kepala adat Minangkabau dengan seorang ayah yang bekerja sebagai mantri kopi, Oesman Bagindo Khatib, Yamin mengenyam banyak pendidikan. Di kampung halamannya, anak ketiga dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikannya di Holland Inlander School. Lepas dari HIS, Yamin melanjutkan ke Sekolah Guru di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Ia kemudian hijrah ke Pulau Jawa dan masuk sekolah dokter hewan di Bogor. Merasa tidak berbakat, ia pindah ke sekolah menengah pertanian di Bogor. Di tempat ini pun Yamin belum menemukan minatnya. Ia kemudian hengkang dan menuju Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini, Yamin masuk sekolah menengah atas bagian sastra Timur. Di tempat inilah Yamin menemukan dunianya.
Sejak muda, selain aktif di organisasi, Yamin juga sudah tertarik pada sastra. Ia dikenal sebagai seorang pembaca buku yang tekun. Yamin mempunyai koleksi buku lebih dari 20 ribu buah. Pada umur 18 tahun ia telah melahirkan banyak sajak. Pada 1922, Yamin menerbitkan kumpulan sajak berjudul Tanah Air. Pada 1928, suami Raden Ajeng Sundari Mertoatmodjo (Siti Sundari) ini kembali menulis kumpulan puisi Indonesia Tumpah Darahku.
Yamin pun menguasai ilmu sejarah, bahasa Yunani, Latin, Kaei, Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Belakangan ia menguasai ilmu hukum tata negara setelah meraih gelar sarjana hukum dari Rechts Hooge School di Jakarta, pada 1932.
Di masa awal sekolah hukum inilah Yamin terlibat penuh dalam Kongres Pemuda II. Setelah mengadakan rapat maraton dari Sabtu sore hingga Ahad malam, 28 Oktober 1928, seluruh peserta kongres yang terdiri dari utusan Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan beberapa utusan lain akhirnya menyatakan sepakat dan mencetuskan Sumpah Pemuda.
Rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis Yamin pada sebuah kertas ketika Mr Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sebagai sekretaris, Yamin yang duduk di sebelah kiri ketua menyodorkan secarik kertas kepada Soegondo, sembari berbisik, ”Saya punya rumusan resolusi yang elegan.”
Soegondo membaca rumusan resolusi itu, lalu memandang Yamin. Yamin membalas pandangan itu dengan senyuman. Spontan Soegondo membubuhkan paraf ”Setuju”. Selanjutnya Soegondo meneruskan usul rumusan itu kepada Amir Sjarifuddin yang memandang Soegondo dengan mata bertanya-tanya. Soegondo mengangguk-angguk. Amir pun memberikan paraf ”Setuju”. Begitu seterusnya sampai seluruh utusan organisasi pemuda menyatakan setuju.
Sumpah itu berbunyi:
Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin. Setelah disahkan, ikrar pemuda itu pun menjadi tonggak bersatunya bangsa Indonesia. ”Yaminlah yang mengubah kata Ikrar menjadi Sumpah,” kata sejarawan Anhar Gonggong.
Sejak itu, setiap 28 Oktober, Yamin yang pernah menjabat Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial di masa Soekarno itu selalu diundang hadir dalam peringatan Sumpah Pemuda. Herbert Feith menyebut tokoh yang meninggal pada 17 Oktober 1962 itu sebagai ”seorang ideologis nasionalis yang berada persis di belakang presiden.”
”Dialah penyair yang menemukan formulasi tepat kebangsaan kita,” ujar Mohammad Roem.
posting dari pramukawipa

CPNSD Kab. Gresik

2009-10-30T08:02:00.004+07:00

Bagi para pencari pekerjaan, coba ikuti tes CPNSD Kabupaten Gresik atau di seluruh wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Okttober 2009 dan pendaftara melalui kantor pos bebas KKN. info lebih lengkap lihat di link ini :
http://www.bkd.gresik.go.id/